Logo

KECAMATAN BULULAWANG

Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, maka dalam pasal 4 Perbup tersebut Kecamatan merupakan Wilayah Kerja sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, secara umum menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

  1. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
  2. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  3. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  4. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
  5. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  6. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
  7. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
  8. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa  dan kelurahan;
  9. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan

 

  1. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Bupati.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1. pelaksanaan pengelolaan dan pengumpulan data berbentuk database serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
  2. perencanaan strategis di bidang perencanaan kegiatan Kecamatan;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
  3. pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati;
  4. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  5. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  6. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  7. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasiltas pelayanan umum;
  8. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
  9. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya;
  10. penyelenggaraan kesekretariatan Kecamatan;
  11. pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lain di lingkungan Kecamatan;
  12. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa dan Kelurahan; dan
  13. pelaksanaan fungsi lain dan sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Bupati.

 

Secara spesifik tugas dan fungsi Kecamatan telah diatur dalam Peraturan Bupati Malang nomor 64 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang dengan ketentuan di dalamnya yaitu

 

melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan.

Camat mempunyai tugas sebagai berikut :

  1. memimpin Kecamatan dalam perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat desa, serta pelayanan publik; dan
  2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
      1. Fungsi :

 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Camat, Selanjutnya  agar peranan serta fungsi Camat lebih menyentuh kepada pelayanan terhadap masyarakat serta mengingat peran strategisnya sebagai Perangkat Daerah telah dikeluarkan Peraturan Bupati Malang No. 13 Tahun 2011 tanggal 5 Mei 2011 tentang Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati kepada Camat untuk menangani urusan otonomi daerah yang meliputi :

  1. Urusan Pemerintahan
  2. Urusan Perijinan
  3. Urusan Pekerjaan Umum
  4. Urusan Pendidikan
  5. Urusan Kesehatan
  6. Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
    •  Struktur Organisasi

 

Sesuai dengan pasal 3  ayat (1) Peraturan Bupati Malang Nomor  64 Tahun 2016, susunan organisasi kecamatan antara lain:

  1. Camat;
  2. Sekretariat dan Kasubag
  3. Seksi Pemerintahan;
  4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  5. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan;
  6. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
  7. Seksi Pelayanan Publik;
  8. Kelurahan: dan
  9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sedangkan pada ayat (2) dinyatakan  bahwa Sekretariat dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Lebih lanjut pada ayat  (3) menyatakan bahwa Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Camat, berada di bawah dan bertanggungjawan kepada Camat atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

Guna meberikan gambaran yang lebih sederhana dapat di gambarkan Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana terlampir

 

 

        Camat dalam tugas dan fungsinya membawahi :

Sekretariat;

    1. Mempunyai tugas :
  1. melaksanakan koordinasi perencanaan evaluasi dan pelaporan program kecamatan, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan, hubungan masyarakat, urusan keuangan; dan
  2. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Camat.
  1. Mempunyai fungsi :
  1. merencanakan kegiatan kesekretariatan;
  2. mengelola urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
  3. mengelola urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
  4. menyelenggarakan kegiatan tata usaha persuratan dan penggandaan, kearsipan dan perpustakaan;
  5. menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah;
  6. mengelola administrasi perlengkapan dan pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor; dan
  7. mengoordinasikan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program Kecamatan
    1. Sekretariat;
    1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset mempunyai tugas :
    1. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset;
    2. menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;
    3. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan dan mendistribusikan di lingkungan kecamatan;
    4. melaksanakan tata usaha barang, perawatan, penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;
    5. menyelenggarakan administrasi umum perkantoran;
    6. menginventarisasi data dan penyusunan laporan tentang barang-barang milik negara dan daerah yang berada dalam penggunaan serta tanggung jawab Pemerintah Kecamatan;
  1. melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
  2. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja;
  3. melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi gaji pegawai serta pembayaran hak-hak keuangan lainnya; dan
  4. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
    1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan, mempunyai tugas :
  1. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan;
  2. melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan Rencana Strategis   pembangunan Kecamatan tingkat Daerah;
  3. menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Kecamatan;
  4. menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
  5. menyelenggarakan sistem informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan;
  6. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan Kecamatan;
  7. melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan;
  8. menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan;
  9. melakukan evaluasi pelaksanaan program pembangunan di bidang Kecamatan;
  10. melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya; melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan Rencana Strategis   Kecamatan;
Berita
Menumbuhkan Dan Menjaga Eksistensi KIM

Surabaya, senin 26/02/2018,  Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Jawa Timur menyelenggarakan Rapat Koordinasi  “Lomba Cerdik-Cermat-Komunikatif Tingkat Propinsi Jawa Timu ...

Berita
Sinergi Pemerintah Dengan Agenda TMMD

“Wawancara Bupati dalam kegiatan Bina Desa di Desa Patokpicis Kec. Wajak” Senin 17 Juli 2017 Dalam rangka Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) Madep Mantep Menetep (M3) bertempat di D ...

Berita
BIMBINGAN TEKNIS LAPOR1-SP4N

Bimbingan Teknis LAPOR!-SP4N   Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang mengadakan Bimbingan Teknis Aplikasi LAPOR!-SP4N bagi Pej ...